Wah, ternyata pemerintah menanggapi protes para pengusaha hiburan dengan memberikan dua insentif fiskal yang cukup menarik nih. Kalau kamu sedang mempertimbangkan mendirikan usaha di bidang hiburan dan kesenian, mungkin informasi ini bisa jadi pertimbangan penting dalam mengambil keputusan. Simak baik-baik, karena pemerintah menawarkan insentif pengurangan pajak penghasilan badan dan pengurangan pajak daerah live draw sgp wla untuk membantu meringankan beban pengusaha di sektor pariwisata dan hiburan. Meski begitu, ternyata tidak semua pengusaha tertarik dengan program insentif pajak ini. Yuk kita bahas lebih lanjut mengenai respon pemerintah dan tanggapan para pengusaha mengenai insentif fiskal yang ditawarkan ini.

Protes Pajak Hiburan

Tarif pajak hiburan yang baru sebesar 11% telah menuai tentangan keras dari penyelenggara acara dan pengusaha di sektor pariwisata. Banyak yang merasa tarif tersebut terlalu tinggi dan akan merugikan bisnis mereka yang masih dalam masa pemulihan dari pandemi.

• Penyelenggara acara telah mengancam akan membatalkan konser, festival, dan acara lainnya jika pajak tidak diturunkan. Hal ini dapat menyebabkan kerugian pendapatan yang besar bagi industri ini.
• Para pengusaha pariwisata berpendapat bahwa pajak ini akan membuat Indonesia kurang kompetitif dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Hal ini dapat menghalangi turis asing yang memiliki pilihan untuk mengunjungi tujuan-tujuan lain di Asia Tenggara.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengusulkan dua insentif fiskal:

• Tunjangan pajak sebesar 10% untuk menurunkan tarif pajak perusahaan menjadi 12% untuk perusahaan yang memenuhi syarat di sektor pariwisata. Hal ini akan mengimbangi beberapa peningkatan biaya dari pajak hiburan.
• Pengurangan pajak dan retribusi daerah. Pemerintah daerah akan menurunkan atau menghapuskan pajak-pajak tertentu untuk mendukung bisnis pariwisata.

Namun, beberapa pengusaha merasa insentif ini tidak cukup. Mereka menginginkan tarif pajak hiburan sebesar 11% itu sendiri dikurangi menjadi 5-7%, bukan hanya offset sekunder.

Negosiasi masih berlangsung. Namun pemerintah bersikukuh bahwa insentif adalah pilihan terbaik tanpa mengorbankan pendapatan pajak yang dibutuhkan untuk layanan publik.

Pemerintah Siapkan 2 Insentif Untuk Pengusaha

Pemerintah merespon kegaduhan mengenai tarif pajak barang dan jasa hiburan (PBJT) dengan memberikan dua insentif fiskal kepada para pengusaha:

• Pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak (PPh DTP). Kementerian Keuangan dan instansi terkait sedang memfinalisasi insentif DTP pajak penghasilan badan sebesar 10%. Hal ini akan mengurangi tarif pajak perusahaan menjadi 12% dari tarif normal 22%.
• Pengurangan pokok pajak daerah. Kepala daerah memiliki kewenangan untuk memberikan insentif berupa pengurangan pokok pajak daerah yang terutang.

Tujuannya adalah untuk mendukung sektor pariwisata dan mengatasi kekhawatiran pengusaha terhadap tarif PBJT sesuai UU No. 1/2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah (HKPD).

Meskipun beberapa pengusaha merasa insentif yang diberikan tidak cukup besar, pemerintah percaya bahwa ini adalah langkah awal yang penting. Ada keinginan untuk terus terlibat dengan komunitas bisnis untuk menyempurnakan kebijakan dan menemukan keseimbangan yang tepat antara menghasilkan pendapatan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kuncinya adalah menyusun insentif yang ditargetkan yang memberikan bantuan yang berarti bagi sektor-sektor yang terkena dampak seperti pariwisata dan hiburan. Dengan komunikasi dan kompromi yang terbuka, solusi yang saling menguntungkan dapat dicapai. Ketanggapan pemerintah menunjukkan komitmen untuk mendukung para pengusaha dan usaha kecil sebagai mesin penggerak ekonomi.

Insentif Pajak Penghasilan Badan Ditanggung Pemerintah

• Pemerintah akan memberikan insentif PPh Badan Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 10%, sehingga tarif PPh Badan akan turun menjadi 12% (dari tarif normal 22%).
• Besaran insentif PPh Badan DTP 10% tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah agar sektor pariwisata tetap tumbuh di tengah beban pajak yang lebih tinggi.
• Wewenang pemberian insentif pajak ini berada di tangan kepala daerah. Jadi, pengusaha bisa mengajukan insentif ini ke pemerintah daerah.
• Meskipun ada penolakan dari pengusaha, pemerintah berupaya memberikan insentif pajak untuk meringankan beban mereka. Harapannya, insentif ini bisa meningkatkan minat berinvestasi.
• Selain insentif PPh Badan DTP, pemerintah juga menyiapkan insentif berupa pengurangan pokok pajak daerah. Ini menjadi solusi atas keberatan pengusaha terhadap kenaikan tarif PBJT.
• Dengan dua insentif pajak ini, diharapkan sektor pariwisata tetap berkembang dan pengusaha juga merasakan kemudahan. Pemerintah terbuka untuk terus berdiskusi demi win-win solution bagi semua pihak.

Pengurangan Pokok Pajak Daerah

Para pengusaha tentu saja tidak tertarik dengan insentif pajak yang diberikan pemerintah. Mereka lebih memilih pengurangan pokok pajak daerah karena hal ini langsung mengurangi beban pajak mereka.

Pemerintah pusat memang tidak bisa langsung mengatur pengurangan pajak daerah karena wewenangnya ada di tangan kepala daerah. Namun pemerintah pusat bisa memberikan insentif lain agar para kepala daerah mau mengurangi pajak daerahnya.

• Pemerintah pusat bisa memberikan dana alokasi khusus lebih besar kepada daerah yang menurunkan pajak hiburannya. Dana ini bisa digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur pariwisata di daerah tersebut.
• Pemerintah pusat juga bisa memberikan keringanan pajak pusat, seperti PPh Badan, kepada perusahaan di daerah yang menurunkan pajak hiburannya.
• Skema revenue sharing antara pemerintah pusat dan daerah bisa diubah agar daerah yang menurunkan pajak hiburannya mendapatkan bagian yang lebih besar dari pajak-pajak pusat.

Dengan skema-skema insentif tersebut, diharapkan para kepala daerah mau menurunkan pajak hiburan di wilayahnya masing-masing. Pengurangan pokok pajak daerah tentu akan lebih disukai oleh para pengusaha.

Pengusaha Kurang Tertarik Dengan Insentif Pajak

Meskipun pemerintah telah mengumumkan insentif pajak untuk sektor pariwisata, banyak pengusaha merasa kurang tertarik. Beberapa alasan mengapa para pengusaha kurang berminat dengan insentif pajak:

• Proses pengajuan yang rumit dan birokrasi yang berbelit-belit. Banyak pengusaha mengeluh prosesnya terlalu rumit dan memakan waktu lama. Mereka lebih memilih fokus berbisnis daripada harus bergulat dengan administrasi.
• Ketidakpastian dan ketidakjelasan aturan. Banyak hal yang masih simpang siur seputar besaran, syarat, dan mekanisme untuk mendapatkan insentif pajak. Pengusaha merasa ragu dan bingung.
• Nilai insentif yang dinilai terlalu kecil. Penurunan tarif pajak hanya 10% dirasa kurang signifikan dibanding beban operasional bisnis yang terus meningkat.
• Preferensi skema insentif non-pajak. Banyak pengusaha lebih senang mendapat bantuan modal, relaksasi perizinan, atau promosi destinasi. Mereka merasa skema non-pajak lebih efektif untuk usaha mereka.
• Ketidakpercayaan pada implementasi kebijakan. Sejarah implementasi kebijakan pemerintah yang buruk membuat pengusaha ragu insentif pajak ini dapat direalisasikan dengan baik.

Pemerintah perlu meninjau dan memperbaiki skema insentif pajak agar lebih menarik dan bermanfaat bagi pelaku industri. Sosialisasi dan edukasi yang lebih masif juga diperlukan agar pengusaha memahami skema insentif dengan baik. Dengan demikian, tujuan untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata bisa tercapai.

Conclusion

Jadi begitulah, pemerintah sudah berupaya memberikan insentif pajak untuk meringankan beban pengusaha di sektor pariwisata yang terkena dampak PBJT. Meski demikian, upaya ini mungkin belum cukup menarik minat pengusaha. Kita lihat saja nanti apakah insentif pajak ini bisa membuat industri pariwisata kembali bangkit. Yang pasti, pemerintah harus terus berdialog dengan pelaku usaha agar kebijakan yang dibuat benar-benar membantu mereka bertahan di masa sulit ini. Pembaca sekalian, semoga tulisan ini bisa menambah wawasan tentang isu PBJT yang masih jadi perdebatan ini. Sampai jumpa di artikel berikutnya!