Kamu pasti tahu bahwa sektor maritim adalah salah satu fokus pemerintah dalam menerapkan efisiensi energi. Untuk mewujudkannya, pemerintah melibatkan Biro Klasifikasi Indonesia atau BKI, anak perusahaan PT Survey Jasa Biro Klasifikasi Indonesia, untuk mengembangkan target efisiensi energi khususnya pada kapal-kapal Indonesia. Agar kemampuan BKI semakin baik, pemerintah menugaskan perusahaan ini untuk bergabung dengan colok12 login International Association of Classification Societies (IACS). Langkah ini akan menjaga predikat white-list dalam Tokyo MoU, keberlanjutan dan peningkatan layanan industri maritim. BKI berencana bergabung dengan IACS pada akhir 2024.

RI Memfokuskan Efisiensi Energi Di Sektor Maritim

• The maritime sector is a major focus for the Indonesian government when it comes to implementing energy efficiency policies and regulations. This is an important industry for Indonesia and improving efficiency can have significant economic and environmental benefits.
• Salah satu alasan utama yang mendasari fokus pemerintah pada sektor maritim adalah potensi penghematan bahan bakar yang signifikan melalui peningkatan efisiensi energi. Kapal-kapal niaga mengonsumsi banyak bahan bakar, jadi optimasi dapat mengurangi biaya operasional sekaligus mengurangi emisi.
• Pemerintah juga ingin meningkatkan daya saing armada nasional dengan membuat kapal-kapal Indonesia seefisien mungkin. Kapal yang boros bahan bakar kurang kompetitif dibanding operator asing yang menggunakan desain dan teknologi hemat energi.
• Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah melibatkan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), anak perusahaan PT Survey Jasa Indonesia (Persero), untuk mengembangkan target efisiensi energi khususnya untuk kapal Indonesia. BKI merupakan lembaga klasifikasi maritim nasional.
• Pemerintah menugaskan BKI untuk bergabung dengan International Association of Classification Societies (IACS) guna meningkatkan kapabilitasnya dalam penyusunan peraturan dan standar efisiensi energi di sektor kelautan. Bergabung dengan IACS dipercaya dapat mempertahankan predikat white-list BKI dalam Tokyo MOU.
• Dengan berfokus pada efisiensi energi melalui kerja sama regulator dan industri, pemerintah berharap dapat mewujudkan sektor maritim yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan daya saing pelayaran nasional.

BKI Ingin Klasifikasi Pelayaran Bukan Lagi Dilakukan Asing

BKI ingin bergabung dengan IACS pada tahun 2024 untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengklasifikasikan kapal-kapal Indonesia dan membantu industri maritim menjadi lebih efisien dan berkelanjutan. Hal ini mendukung fokus pemerintah untuk menjadikan sektor maritim lebih ramah lingkungan.

Beberapa poin penting mengapa BKI mendorong perubahan ini:

• BKI ingin agar kapal-kapal Indonesia diklasifikasikan oleh surveyor Indonesia yang memahami konteksnya dengan lebih baik, bukan oleh perusahaan asing. Hal ini memungkinkan adanya standar yang lebih sesuai dan relevan.
• Bergabung dengan IACS akan memberikan BKI pengakuan dan kredibilitas internasional. Kapal yang diklasifikasikan oleh BKI akan lebih dipercaya secara global.
• BKI akan mempertahankan status daftar putih yang telah diperoleh Indonesia, yang menunjukkan bahwa kapal-kapalnya memenuhi standar internasional. Hal ini akan memudahkan kelancaran izin pelabuhan.
• BKI dapat terus meningkatkan layanan untuk mendukung para pelaku industri maritim lokal – pemilik kapal, galangan kapal, produsen – agar lebih efisien dan kompetitif.
• Dalam jangka panjang, BKI berharap dapat sepenuhnya mengambil alih pengklasifikasian semua kapal berbendera Indonesia. Hal ini sangat strategis bagi sektor maritim Indonesia.

Dengan bergabung bersama IACS pada tahun 2024, BKI berharap dapat meningkatkan kemampuannya dalam melakukan klasifikasi kapal Indonesia dan mendukung industri pelayaran menjadi lebih efisien dan berkelanjutan. Hal ini mendukung fokus pemerintah untuk menjadikan sektor maritim lebih ramah lingkungan.

BKI Bidik Bergabung Dengan IACS Pada Akhir 2024

BKI bertujuan untuk bergabung dengan IACS pada akhir 2024 karena beberapa alasan:

• Bergabung dengan IACS akan meningkatkan kredibilitas dan kapabilitas BKI dalam klasifikasi kapal. IACS merupakan asosiasi terkemuka untuk lembaga klasifikasi kapal dan bergabung dengannya akan menempatkan BKI sejajar dengan lembaga klasifikasi top dunia.
• Dengan bergabung IACS, BKI akan memiliki akses ke standar dan aturan terbaru untuk klasifikasi kapal yang berfokus pada efisiensi energi dan keberlanjutan. Ini akan membantu BKI mengembangkan regulasi klasifikasi kapal Indonesia yang lebih baik.
• Keanggotaan IACS juga akan membantu Indonesia mempertahankan predikat white-list dalam Tokyo MOU yang penting untuk meningkatkan kinerja armada kapal Indonesia.
• Target akhir 2024 memberi BKI waktu untuk mempersiapkan diri memenuhi persyaratan dan standar IACS. BKI perlu meningkatkan kapabilitas teknis dan SDM-nya agar siap bergabung.

Dengan bergabung IACS, BKI dan Indonesia diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas jasa klasifikasi kapalnya. Hal ini penting untuk mendukung sektor maritim Indonesia menuju kapal yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Alasan Pemerintah Fokus Efisiensi Energi Di Sektor Maritim

Pemerintah menitikberatkan sektor maritim sebagai salah satu fokus dalam menerapkan efisiensi energi karena beberapa alasan penting:

• Transportasi laut menyumbang sekitar 2-3% emisi gas rumah kaca global. Efisiensi bahan bakar dapat mengurangi emisi ini secara signifikan.
• Indonesia memiliki armada kapal niaga terbesar di Asia Tenggara. Meningkatkan efisiensi armada nasional dapat memberikan manfaat lingkungan yang besar.
• Bahan bakar merupakan biaya operasional terbesar bagi kapal. Efisiensi bahan bakar dapat menghemat biaya bagi perusahaan pelayaran.
• Peraturan efisiensi energi sudah menjadi standar global melalui International Maritime Organization (IMO). Indonesia perlu memenuhi standar ini.
• Efisiensi energi mendorong inovasi dan penggunaan teknologi maritim yang lebih maju, seperti kapal berbahan bakar LNG atau baterai.

Dengan mendorong Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) untuk mengembangkan target efisiensi energi armada nasional, pemerintah berharap dapat mempercepat transisi menuju sektor maritim yang lebih ramah lingkungan dan berdaya saing global. Ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam menangani perubahan iklim.

Badan Usaha Milik Negara Turut Ambil Bagian

Dalam meningkatkan efisiensi energi di sektor maritim, pemerintah Indonesia juga melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Misalnya, PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) yang merupakan anak perusahaan PT Surveyor Indonesia (Persero).

BKI ditugaskan pemerintah untuk mengembangkan target efisiensi energi khususnya pada kapal-kapal Indonesia. Untuk meningkatkan kapabilitas BKI dalam penyusunan target tersebut, pemerintah menugaskan perusahaan tersebut untuk bergabung dengan International Association of Classification Societies (IACS).

Langkah tersebut diperlukan agar BKI dapat mempertahankan predikat white-list dalam Tokyo MoU, keberlanjutan dan peningkatan pelayanan industri maritim dan jasa survei. BKI menargetkan untuk bergabung dengan IACS pada akhir 2024 mendatang.

Dengan keterlibatan BUMN seperti BKI, diharapkan klasifikasi sektor maritim tidak lagi dikerjakan oleh pihak asing. Hal ini penting untuk meningkatkan kemandirian dan kedaulatan Indonesia di sektor maritim.

Conclusion

Jadi, Pemerintah Indonesia berfokus pada efisiensi energi di sektor maritim karena ingin mengurangi emisi karbon. Dengan melibatkan BKI yang bergabung dengan IACS, standar klasifikasi kapal Indonesia bisa ditingkatkan. Harapannya, armada kapal nasional bisa lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Kita semua berperan dalam transisi menuju industri maritim yang lebih hijau.